Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan atau Koalisi Kependudukan, sebagai lembaga advokasi dan pengembangan jajaringan untuk pembangunan kependudukan, menyambut baik komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat yang telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN tanggal 3 Agustus menjelang HUT ke-64 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam pidato Nota Keuangan itu, Presiden telah menyampaikan bahwa untuk tahun 2010 ada lima agenda pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Dari lima agenda tersebut itu yang pertama adalah pemeliharaan kesejahteraan rakyat utamanya masyarakat miskin serta penataan kelembaaan dan pelaksanaan sisitem perlindungan sosial, dan kedua adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Koalisi Kependudukan menyambut baik dan menghargai komitmen pemerintah ini untuk tetap menaruh perhatian besar pada pembangunan kependudukan dengan tekanan pada " people-centered-development". Demikianpun Koalisi kependudukan masih prihatin karena sekalipun tercapai banyak kemajuan, kehidupan bangsa masih ditandai oleh berbagai masakan sehingga masih perlu diambil lankah-langkah yang kongkrit dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yaitu :
1) Meningkatkan akses ke pendidikan minimum sekolah lanjutan pertama untuk semua anak berusia 7 - 15 tahun dan pendidikan ketrampilan bagi seluruh tenaga kerja yang membutuhkannya.
2) Meningkatkan pelayanan kesehatan cuma-cuma kepada rakyat miskin, baik melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu agar kesehatan untuk semua sebagai syarat mutlak pembangunan bangsa dapat terwujud;
3) Mengendalikan pengadaan dan harga kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang dan pangan serta BBM agar rakyat tidak sulit memperolehnya dan tidak perlu mengantri untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka;
4) Meningkatan kemampuan produksi para petani dan nelayan agar memperkuat ketahanan pangan dengan menyediakan berbagai dana dan sarana produksi yang dibutuhkan, termasuk pupuk dengan harga terjangkau;
Menyadari bahwa untuk itu semua diperlukan pendekatan yang holistik di bidang ekonomi, sosial dan politik agar diperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelola pemerintahan yang baik atau good governance serta program pembangunan nasional yang efektif, dengan:
1) Melakukan reformasi birokrasi menuju kelola pemerintahan yang baik atau good governance, termasuk menghilangkan rangkap jabatan yang cenderung menimbulkan benturan kepentingan dan praktek korupsi;
2) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dengan menaikan pendapatan pajak dari 300 perusahaan terbesar Indonesia dan meningkatkan cukai rokok dengan minimal 3 kali lipat;
3) Menggalakan pemberantasan korupsi dengan mengejar para pengemplang BLBI dan koruptor kelas kakap lainnya serta memmberikan hukuman yang jauh lebih berat kepada para koruptor;
4) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan penduduk atau “people-centered development agar diperoleh pembangunan dari, untuk dan oleh rakyat;
5) Melakukan perbaikan dalam struktur kelembagaan pemerintah agar dapat dilakukan pendekatan yang holistik dengan menempatkan pembangunan kependudukan dalam suatu lembaga setingkat Menteri Koordinator atau Menteri.
By. Daradjat Natanagara
3) Mengendalikan pengadaan dan harga kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang dan pangan serta BBM agar rakyat tidak sulit memperolehnya dan tidak perlu mengantri untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka;
4) Meningkatan kemampuan produksi para petani dan nelayan agar memperkuat ketahanan pangan dengan menyediakan berbagai dana dan sarana produksi yang dibutuhkan, termasuk pupuk dengan harga terjangkau;
Menyadari bahwa untuk itu semua diperlukan pendekatan yang holistik di bidang ekonomi, sosial dan politik agar diperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelola pemerintahan yang baik atau good governance serta program pembangunan nasional yang efektif, dengan:
1) Melakukan reformasi birokrasi menuju kelola pemerintahan yang baik atau good governance, termasuk menghilangkan rangkap jabatan yang cenderung menimbulkan benturan kepentingan dan praktek korupsi;
2) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dengan menaikan pendapatan pajak dari 300 perusahaan terbesar Indonesia dan meningkatkan cukai rokok dengan minimal 3 kali lipat;
3) Menggalakan pemberantasan korupsi dengan mengejar para pengemplang BLBI dan koruptor kelas kakap lainnya serta memmberikan hukuman yang jauh lebih berat kepada para koruptor;
4) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan penduduk atau “people-centered development agar diperoleh pembangunan dari, untuk dan oleh rakyat;
5) Melakukan perbaikan dalam struktur kelembagaan pemerintah agar dapat dilakukan pendekatan yang holistik dengan menempatkan pembangunan kependudukan dalam suatu lembaga setingkat Menteri Koordinator atau Menteri.
By. Daradjat Natanagara
